hir dan rbg. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN HIR – RBG. hir dan rbg

Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi. Untuk memahami arti dari pengertian kuasa secara umum dapat dirujuk pada pasal 1792 KUHPerdta yang. R. HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Pengertian Kuasa. 1848 No. Menurut M. Nama semula dari HIR adalah Inlandsch Reglement (IR), yang berarti reglemen Bumiputera. merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Uraian singkat hir, rbg dan brv. 2. Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. 16, S. Marital Beslag (sita harta kekayaan (harta bersama) dalam perkawinan yang dikuasai suami agar tidak dialihkan, […] Terkait dengan orang-orang yang disebutkan ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 145 HIR/172 RBg, bahwa: Untuk keluarga sedarah dan semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara-perkara yang merupakan perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan. Terkait dengan surat kuasa,. Kedua perkara tersebut (perkara verstek dan verzet terhadap verstek) berada dalam satu nomor perkara. bg/123 HirPenggugat/Tergugat dapat memberikan kuasa khusus untuk mewakilkan dan. (HIR) dan Reglement Buitengewesten (RBg) sebagai sumber hukum acara perdata utama tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kebolehan penggugat membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatan ke PN adalah karena HIR atau RBg, tidak menganut sistem Verplichte Procureur Stelling,. Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan. Pasal 157 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian Pertama Tentang Pemeriksaan Perkara Di Dalam Persidangan. Herzien Inlandsch Reglement (H. TITEL IV. Lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela; a. Pasal 163 HIR, yang. Dengan perkataan lain eksekusi tidak dapat dijalankan oleh pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa. Namun RBG dan HIR tidaklah merupakan aturan yang lengkap yang mampu mencakup semua ruang lingkup hukum acara positif di Indonesia. (Pasal 129 HIR/153 RBg). Musyawarah dan putusan hakim (Pasal 178–187 HIR, 189–198 Rbg) 4. HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dan juga SEMA yaitu sebagai-berikut : 1. apabila tidak diatur dalam HIR dan RBG. 7 Tahun 1989 dan HIR atau RBg, serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas. d. Dalam praktik di dunia peradilan saat ini, HIR dan RBG maupun Rv telah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang No. Mengingat HIR dan RBg tidak mengatur arbitrase lebih jauh lagi, Pasal 377 HIR dan 705 RBg menunjuk ketentuan-ketentuan dalam Rv yang berlaku bagi golongan Eropa dengan tujuan untuk menghindari rechts vacuum (kekosongan hukum). (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Dalam kontek Indonesia, praktik penyelesaian sengketa melalui mediasiEksekusi (Pelaksanaan putusan hakim) dasar hukumnya adalah pasal 195-208 dan 224 HIR / Pasal 206-240 dan 258 RBG. Berjumlah sekurang -kurangnya 2 orang untuk kesaksian. Tercantum dalam Staatblad 1987 No. AD Premier 9th floor, Jl. Beberapa ketentuan yang masih berlaku dalam praktek antara lain Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. 19 Tahun 1964 mempertegas keberlakuan HIR dan RBg. Pasal ini menyatakan bahwa “Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, tidak terikat kepada keterangan tertentu, melainkan harus bebas dalam penilaian hatinya menurut pertimbangan hati nuraninya. Sesuai Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg ada dua macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta pengakuan hutang dan grosse sita hipotik bpal;; Grosse adalah salinan pertama dan akta Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur; Oleh karena salinan pertama dan alas. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. Pasal 54 Rv menyatakan bahwa pelaksanaan putusan serta-merta walaupun banding atau ada perlawanan dapat diperintahkan. Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. D. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi merupakan orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA. Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak. Bahkan dibedakan pula. Keberadaan pengaturan tentang asas ultra petita di dalam Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg, seringkali menimbulkan pemikiran yang berbeda diantara para aparat penegakHerzeine Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Reglement Buiten Govesten (“RBg”) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan. Keaktifan hakim sebelum dan sepanjang pemeriksaan di muka sidang Uraian Singkat HIR, RBg dan BRv 1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 1 Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi : Pasal 178 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian 3 Tentang Musyawarat Dan Keputusan. RUU Haper mengatur tentang asas-asas, prinsip-prinsip, dan prosedur hukum. Namun Kedua hukum acara pidana yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut sudah tidak berlaku. Sumpah penambah yang lainnya adalah yang disebut sumpah penaksir. MA&P Lawyers Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg). Pengertian Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskab pada Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak. RUU Haper mengatur tentang asas-asas, prinsip-prinsip, dan prosedur hukum. (1)pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi. 000. atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 Rbg. 44). 955. Undang-Undang No. Pencabutan gugatan tidak diatur di dalam HIR maupun RBG. Rumusan norma tersebut parallel dengan asas actori incumbit prabotio. Pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 115–161 HIR, 142–188 Rbg) 2. Perbedaan HIR, RBg dan BRv Sedangkan BRv atau Rv singkatan dari Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, merupakan Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. RBg (Reglement Buitengewesten, Staatblad 1927 Nomor 227) ditetapkan berdasrkan Ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 11 Juli 1927 khusu BabII pasal 104 s/d 323 RBg dan diterapkan untuk luar jawa dan Madura sebagaimana putusan MA RI Nomor 1099k/Sip/1972. B. Dalam konteks hukum acara pidana, putusan ultra petita dikeluarkan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang sempurna dan sebagai wujud pengembangan hukum progresif, di mana hakim bukan. co. Berlaku untuk Jawa. Bahwa menurut Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBG yang mengatur berbagai aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan verstek adalai sebagai berikut : • Ayat (1) menegenai bentuk upaya hukumnya, yaitu perlawanan atau vezet, • Ayat (2) mengenai tenggang waktunya. Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak). Mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah :. Perbedaannya, HIR berlaku di pulau. (RBg. Dalam praktik, hanya terhadap sejumlah ketentuan saja seperti upaya intervensi, pencabutan dan perubahan gugatan, serta beberapa tindakan lain yang jika tidak diatur dalam HIR dan RBg, maka BRv digunakan sebagai pedoman. ” Kententuan Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 RBg, mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara perdamaian, Pasal 130 Ayat (1) HIR menyebutkan : “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu” ketentuan HIR dan RBG di satu pihak dengan RV di pihak lain. 321, 322-3'. kuasa perantara, adalah surat kuasa yang lazim disebut kuasa agen yang ditemukanUltra petitum diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut. Pasal 163 HIR, yang. HIR dan RBg menganut dualisme wilayah hukum yaitu Jawa dan Madura serta wilayah di luar Jawa dan Madura. 5 Tahun. 6. Alat Bukti Tertulis atau. Memuat sumber hukum acara perdata yaitu het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en. Dengan demikian berarti bahwa HIR dan RBg tetap berlaku pada pengadilan Niaga. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909Namun Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) RBg menyatakan bahwa dalam hal mengenai keadaan menurut hukum perdata, keluarga sedarah dan semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi. Saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara HIR dan RBG karena kedua undang-undang tersebut diadopsi menjadi hukum yang berlaku di era Indonesia Merdeka. tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg) dan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). Tujuan sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat. 145 ayat (4), Pasal 192 dan 194. MEMAHAMI PASAL 189 AYAT (3) RBG / PASAL 178 AYAT (3) HIR: DAPATKAH PENERAPANNYA DISIMPANGI?. , M. 57 dan staatsblad 1941 no. memberikan bantuan ke pada orang y ang hendak mengajukan gugatan tersebut, berupa. 1941-44) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (r. Sesui ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. 16 yang diperbaharui dengan Staatblad 1941 No. ”Artinya, hakim memiliki. atau syarat-syarat gugatan agar gugatan dapat diterima dan memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya. (RGB/HIR) 16 November 2016; Dilihat 3530 kali; Diunduh 0 kali; Jenis Dokumen: Buku Hukum: Judul:. Ketersediaan. Salah satu cara bertindak di muka pengadilan dimaksud adalah adanya proses mediasi. 16 tahun 1848. , pasal 122, 388 dan 390 HIR dan pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 138, 139 dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991. Ini berarti hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang. Terkait dengan orang-orang yang disebutkan ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 145 HIR/172 RBg, bahwa: Untuk keluarga sedarah dan semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara-perkara yang merupakan perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan. Sumpah. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan p roses perdamaian. Otto menjelaskan bahwa kehadiran berbagai SEMA dan Perma harus dipahami sebagai upaya mengisi kekosongan hukum acara yang masih bergantung pada HIR dan RBg. Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (BRv atau reglemen acara perdata, yaitu hukum acara perdata untuk golongan Eropa: S. Rv ( Reglement op de burgelijke rechtvordering) untuk golongan eropa. L. Dari riwayat lahirnya Pasal 393 HIR, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a) Dilarang oleh pembentuk undang-undang untuk menggunakan bentuk- bentuk acara yang diatur dalam reglemen op de burgerlijk rechtsvordering (BRv). Perkara verzet sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek. 1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah Pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. EKSEKUSI GROSSE AKTA. 16 Agustus 2018. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata. (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Dengan begitu, maka di. Dasar Hukum Berlakunya Hir Dan Rbg. ) (S. INDONESIA: Asas ultra petitum partium adalah pembatasan terhadap kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut. hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. Cari KoleksiDalam hukum acara perdata, dasar hukum alat bukti tertulis atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg / Pasal 138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 000. Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat. Sumpah penambah yang lainnya adalah yang disebut sumpah penaksir. Untuk memahami pengertian kuasa secara. Humaedi Medi. 4, no. 1927. Perbandingan HIR dan RBG sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia. HIR atau RIB hanya diperuntukkan bagi Jawa dan Madura, sedangkan RBG atau RDS diperuntukkan di luar Jawa dan Madura. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning tergugat hadir, maka tenggat waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan aanmaning (peringatan) (Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg). Secara umum, pengakuan dapat didefinisikan sebagai suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau. Akan tetapi Pemeriksaan Setempat ini diatur dalam HIR yaitu didalam Pasal 153, pada Rbg yaitu didalam Pasal 180, dan pada Rv yaitu didalam Bab II, bagian 7, dengan titel Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya, terdiri dari Pasal 211-214 (sebanyak 4 Pasal). sulthon(C)2012. Pengertian Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab XVI, Buku III KUH Perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Identitas dari para pihak. Oleh karena itu, perlu disinggung secara ringkas beberapa prinsip hukum pemberian kuasa, yang dia n ggap berkaitan. Eksekusi rill, berdasarkan Pasal 1033 RV. dg. 1. Dari berbagai sumber hukum tertulis di atas, terdapat 3 (tiga) instrumen hukum yang merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yaitu HIR, RBg dan Rv. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan pemeriksaan setempat (decentee)dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapa saja yang dapat memintakan. Musyawarah dan putusan hakim (Pasal 178–187 HIR,. Nah RV sendiri juga berlaku untuk orang Eropa dan juga Timur Asing. Berdasarkan praktek dilapangan pelaksanaan eksekusi banyak dijumpai kendala,Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBG, yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. luar Jawa dan Madura (tercantum dalam Staatblad 1927 No. Identitas Responden. Keberlakuan asas ini termaktub dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg. (3) Het HerzieneIndonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarangseseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Dasar Hukum HIR RBG RV Mohon kepada Bapak/Ibu. ) Peraturan Terkait. Rp68. 2. RUU ini bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan perdata di Indonesia, yang saat ini masih mengacu pada hukum warisan kolonial Belanda. Dasar Hukum Berlakunya Hir Dan Rbg. HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA di Indonesia Perbandingan HIR dan KUHAP Dr. 5. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan. 5 Tahun. RUU ini bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan perdata di Indonesia, yang saat ini masih mengacu pada hukum warisan kolonial Belanda. HIR dan RBG merupakan hukum acara yang berlaku di muka Landraad, yaitu pengadilan bagi golongan pribumi (vide Pasal 131 dan Pasal 163 Indische Staatsregeling) yang ketika itu kebanyakan buta huruf dan awam hukum, sehingga peranan aktif Hakim sangat Dengan Staatsblad 1941 No. Bg. 1941-44) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (r. 1. 146, dan 718 R. Pasal 216. Dan produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan. Penyusunan peraturan.